“Sistem Ekonomi Islam: Jalan Alternatif Ekonomi Indonesia?”
Kamis, 29 Oktober 2009 11:56
Ekonomi Islam; Sebagai alternatif Sistem Ekonomi ?

Term of Reference
Krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini telah membuat para pemimpin dunia disibukkanoleh upaya mencari jalan keluar untuk menghentikan “pendarahan” akibat kecelakaan fatalekonomi keuangan mereka. Paket penyelamatan krisis pun telah digelontorkan dengan totaldana yang tidak tanggung-tanggung: 3.4 triliun dolar AS (AS: 700 miliar dolar; Inggris: 691miliar dolar; Jerman: 680 miliar dolar; Irlandia: 544 miliar dolar; Prancis: 492 miliar dolar; Rusia:200 miliar dolar dan negara-negara Asia: 80 miliar dolar! (Kompas 26/10). Menurut Joseph E. Stiglitz (2006), kehancuran ekonomi global saat ini adalah karena sikap dankeserakahan sistem ekonomi kapitalisme. Karena itu, muncul kemudian pemikiran baru tentangsistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yangmayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia yaitu sistem ekonomiIslam/syari’ah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untukmewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-qur’an dan Hadist.
Sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan termasuk diIndonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segeramengimplementasikan sistem ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiringdengan hancurnya sistem ekonomi kapitalisme. Pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam sudah barang tentu bukan untukmenyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untukmencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupikekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada saat ini guna mengatur danmewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia maupun di akhirat. Karena itu, diskusi ini akan mengulas seputar sistem ekonomi syari’ah terutama ketikadihadapkan pada sistem ekonomi yang lain. Dalam diskusi ini ada beberapa pertanyaan kunciyang akan memandu jalannya diskusi ini. Pertanyaan penting ini adalah: Bagaimana danseperti apa sistem ekonomi Islam? Dan sistem ekonomi apa yang layak diterapkan diIdonensia? Serta mungkinkah sistem ekonomi Islam menjadi jalan alternatif untuk pembanguanIndonesia di masa depan?
Hari/Tanggal : Jumat, 13 November 2009
Pembicar : Prof. Munrohim Misanam, Ph.D (UII Yogyakarta)
Prof. Dr. MusaAsy’arie (Akademisi & Pengusaha) Jam : 08.00-12.00
Tempat : Yayasan Padma (Padepokan Musa Asy’arie) Jl. Solo Km. 8 Nayan No. 108 A Maguwoharjo (Timur Quality Hotel ke Utara) DepokSleman Yogyakarta. Telp. (0274) 489283.

Ekonomi Islam: Di Luar Spektrum Kapitalisme dan Sosialisme? (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Oleh Ari A. Perdana
.
Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan sebagai solusi atas persoalan ekonomi umat manusia. Bentuk paling primitif adalah despotisme, dimana ekonomi diatur oleh sebuah otoritas tunggal, baik seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin. Sistem despotik bukannya tidak berhasil. Peradaban-peradaban besar di masa lalu dibangun di atas sistem ini. Problem dengan despostisme adalah ia tidak berkelanjutan. Sistem ini tidak mampu mengatasi problem yang makin kompleks dihadapi umat manusia. Karena itu, sistem ini kemudian punah. Sistem ini setidaknya hanya eksis di tingkat masyarakat yang terbatas.
Ketika bicara soal sistem ekonomi modern, kita biasanya merujuk pada dua sistem besar: kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran yang sukarela (voluntary exchanges) di dalam pasar yang bebas. Sebaliknya, sosialisme mencoba mengatasi problem produksi, konsumsi dan distribusi melalui perencanaan atau komando. Hal yang perlu digarisbawahi adalah: fakta bahwa ada dua sistem besar dalam ekonomi modern tidak berarti adanya dikotomi atau bipolarisasi.
Dua sistem itu lebih merupakan dua titik ekstrem dalam sebuah spektrum ide. Dalam praktek, sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara di dunia saat ini ada di sepanjang spektrum itu. Apa yang disebut ”kapitalisme” dan ”sosialisme”, sesungguhnya punya banyak varian di dalamnya. Selain itu, banyak juga varian dari sistem ekonomi yang tidak didasarkan oleh salah satu atau kedua ide besar itu, misalnya sistem adat di beberapa komunitas.
Bagaimana dengan ”ekonomi Islam”? Diskusi mengenai ekonomi Islam dalam kaitannya dengan sosialisme dan kapitalisme bukanlah soal ”apakah (whether) ekonomi Islam itu sosialisme atau kapitalisme”, tapi lebih kepada ”di mana (where) ia berada dalam spektrum tersebut”. Pertanyaannya: apakah ada perbedaan dari apa yang ditawarkan ekonomi Islam dibandingkan kedua sistem tersebut, serta apakah (bagaimanakah) ekonomi Islam bisa berjalan.
Tinjauan Kritis Terhadap Ekonomi Islam
Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah ”suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam”, dimana ”keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Alquran, Sunnah, ijma dan qiyas” (Nasution dkk, 2006). Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tak hanya memberi penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman saja, tapi juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, termasuk ekonomi.
Ayat Alquran, hadits dan berbagai literatur Islam klasik, memang memuat berbagai pemikiran mengenai filsafat, perilaku dan institusi ekonomi. Namun, ide tentang adanya sebuah disiplin atau sistem ekonomi yang ’islami’ dalam arti spesifik dan unik, sebenarnya adalah fenomena baru, menurut ekonom dari University of Southern California, Timur Kuran (2004). Menurut Kuran juga, ide ini bisa ditelusuri tidak lebih lama dari awal abad ke-20. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide terpencar, belum merupakan sebuah desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang islami.
Terlepas dari kapan sebenarnya ide sistem ekonomi Islam lahir, pertanyaan lain adalah di mana posisinya relatif terhadap kapitalisme dan sosialisme? Sebenarnya, sistem ekonomi Islam punya sejumlah karakteristik yang sama baik dengan kapitalisme maupun sosialisme. Dibolehkannya hak milik pribadi dan kebebasan untuk melakukan pertukaran merupakan elemen yang penting dalam kapitalisme. Tapi selain itu, para proponen ekonomi Islam juga menekankan pentingnya intervensi negara, terutama dalam hal keadilan distributif, yang juga menjadi semangat utama sosialisme. Artinya, sistem ekonomi Islam sebenarnya masih berada dalam spektrum yang kita bicarakan. Ia bukanlah sebuah sistem yang benar-benar otentik, berbeda atau ada di luar himpunan sistem ekonomi yang dijalankan di dunia.
Meski demikian, para proponen ekonomi Islam umumnya memandang sistem ini tetap memiliki perbedaan dengan kedua sistem besar itu. Perbedaan yang utama dan pertama adalah: secara epistemologis ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Tuhan. Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat.
Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat. Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.
Tiga perbedaan ini membuat proponen ekonomi Islam memandang bahwa sistem ini lebih superior dibandingkan sistem-sistem lain. Tentunya pandangan ini menyisakan sebuah pertanyaan penting. Jika benar sistem ekonomi Islam superior, tentunya ia akan lebih mampu mengatasi masalah dan tantangan peradaban manusia modern. Tapi faktanya, saat ini sistem tersebut bukanlah (atau belum?) merupakan sistem ekonomi yang dominan di dunia, bahkan bukan juga di negara-negara meyoritas Muslim. Kalau ia adalah sistem yang sempurna, mengapa tidak ada rujukan sejarah dimana sistem ini bisa dibilang berhasil dan masih tetap relevan di masa sekarang?
Ekonomi Islam vs. Konvensional
Diskusi mengenai apakah itu ekonomi Islam, dan apa bedaannya dengan sistem yang sudah ada (sosialisme atau kapitalisme) bisa menjadi diskusi yang panjang dan rumit. Masalahnya, itu harus dimulai dari pekerjaan awal yang juga tak mudah: mendefinisikan apa itu ekonomi Islam, dan apa itu sosialisme maupun kapitalisme.
Untuk memudahkan urusan, saya tak akan masuk ke tataran definisi dan filosofi masing-masing. Saya akan membahas tataran praktek; bagaimana ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional secara praktek. Sebagai catatan, yang saya maksud sebagai ”ekonomi konvensional” di sini merujuk pada sistem kapitalisme yang secara teori dibangun atas dasar teori ekonomi neoklasik. Ini adalah teori ekonomi yang menjadi acuan standar sebagian besar fakultas ekonomi di seluruh dunia. Saya tak membuat klaim bahwa sistem ini yang terbaik atau sempurna. Tapi kenyataannya adalah: dalam diskursus ekonomi, teori ekonomi neoklasik sudah menjadi arus utama.
Dari berbagai aspek pemikiran mengenai praktek ekonomi Islam, dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional, ada tiga hal yang menjadi isu utama. Pertama, praktek transaksi keuangan dan posisi sistem bunga. Kedua, pemikiran tentang keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. Ketiga, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi.
Pembahasan lebih detail tentang ketiganya akan saya lakukan dalam tulisan mendatang. Secara spesifik, diskusinya akan saya fokuskan pada kritik yang diajukan proponen ekonomi Islam terhadap teori ekonomi konvensional vis-a-vis kapitalisme, dan kritik balik terhadap ”proposal” yang ditawarkan para proponen ekonomi Islam. ***


1. Sistem Perekonomian Kapitalisme
Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi ,menjual, menyalurkan barang-barang dan sebagainya.Pemerintah dapat ikut andil agar memastikan kelangsungan dan kelancaran, namun pemerintah tidak bias campur tangan dalam perekonomian.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
2. Sistem Perekonomian Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
3. Sistem Perekonomian Komunisme
Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.
4. Sistem perekonomian Merkantilisme
Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volum perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong eksport (dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.
5. Sistem perekonomian Komunisme
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Penganut faham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifes politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap faham kapitalisme di awal abad ke-19an, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangannya yang saling berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.
Sumber : Ekonomi


BAB III
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi suatu negara didasarkan atas
seberapa jauh institusi kepemilikan, insentif dan
pembuat keputusan mendasari semua aktivitas
ekonomi

Ciri Sistem Ekonomi kapitalis
1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan
2. Persaingan bebas/ Free competition
3. Kebebasan penuh
4. Mementingkan diri sendiri
5. Harga sebagai penentu / Price system
6. Campur tangan pemerintah minimum

Dampak Posisitif Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan
2. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi
dan harga ke tingkat wajar dan rasional
3. Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai
prestasi terbaik

Dampak Negatif Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Penumpukan harta, distribusi kekayaan
tidak merata
2. Individualisme
3. Distorsi pada nilai-nilai moral
4. Pertentangan antar kelas, misalnya
majikan dan buruh

Ciri Sistem Ekonomi Sosialis
1. Kepemilikan harta dikuasai negara
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan
dalam melakukan aktivitas ekonomi
3. Disiplin politik yang tegas dan keras
4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan
pokoknya
5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara
6. Posisi tawar menawar individu terbatas
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
________________________________________
Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis
BAB III
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
FE UMY
Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Berpihak kepada nasib kaum lemah
2. Tidak terjadi pengangguran
masyarakat.
3. Kemakmuran yang merata


Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Tidak adanya jaminan atas kebebasan
untuk berekspresi
2. Menurunkan semangat bekerja karyawan


PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
sistem ekonomi Islam
1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan
masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedan yang dapat
dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat
terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia.
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil
orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga
mengganggu distribusi dan stabilitas harga
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis)