Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia
Ekonomi islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan Iain-lain.
Dalam bentuk praktek, ekonomi islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga islam non bank lainya. Sampai saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan islam lainya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat (WASPADA online).
Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebutpun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahkan mendapat dukungan langsung dari bapak wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla.
Sejarah Berdirinya
Sebenarnya aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat islam di dunia yaitu di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu), dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang mengutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Selain itu juga harus didatangkan dua orang saksi dari orang lelaki. Jika tidak ada maka boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kehendaki, dan jangalah saksi itu enggan memberikan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayaranya. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskanya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan (Q, S Al-Baqarah: 282).
Perkembangan ekonomi islam yang semakin marak ini merupakan cerminan dan kerinduan umat islam di Indonesia ini khususnya seorang pedagang, berinvestasi, bahkan berbisnis yang secara islami dan diridhoi oleh Allah swt. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi islam dalam negeripun merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan dan telah menjadi awalan bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi islam di dalam negeri, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, misalnya di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992.
Pada awal tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan islam dan gerakan ekonomi islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Tantangan yang harus dihadapi
Namun selain itu sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara islami, ekonomi islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi, yaitu: Pertama, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuanganya. Kedua, bagaimana sistem ekonomi islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ini yang semakin marak, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan dinilai rendah oleh negara lain. Dan yang ketiga, mengenai perangkat peraturan; hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Untuk menjawab pertanyaan itu, telah dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia).
Organisasi tersebut didirikan dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut, diharapkan agar para ahli ekonomi islam yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerja sama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian melalui forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksankan pengenalan tentang sistem ekonomi islam kepada masyarakat luas. Dengan cara seperti itu, maka InsyaAllah segala ujian yang diberikan dapat dipikirkan dan ditemukan solusinya secara bersama sehingga pergerakannya bisa lebih efektif dalam pembangunan ekonomi seluruh umat.
Harus diakui bahwa perkembangan ekonomi islam merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi bangsa dan juga mayoritas muslim, bukan hanya sebuah gerakan sebagaimana penilaian dan pemikiran oleh sebagian orang yang sama sekali tidak paham tentang karakteristik ekonomi syari'ah.
Hikmah didirikannya ekonomi islampun sangat banyak, salah satunya praktek ekonomi islam ini mengajarkan pada kita bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan mengajarkan pada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

“Sistem Ekonomi Islam: Jalan Alternatif Ekonomi Indonesia?”
Kamis, 29 Oktober 2009 11:56
Ekonomi Islam; Sebagai alternatif Sistem Ekonomi ?

Term of Reference
Krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini telah membuat para pemimpin dunia disibukkanoleh upaya mencari jalan keluar untuk menghentikan “pendarahan” akibat kecelakaan fatalekonomi keuangan mereka. Paket penyelamatan krisis pun telah digelontorkan dengan totaldana yang tidak tanggung-tanggung: 3.4 triliun dolar AS (AS: 700 miliar dolar; Inggris: 691miliar dolar; Jerman: 680 miliar dolar; Irlandia: 544 miliar dolar; Prancis: 492 miliar dolar; Rusia:200 miliar dolar dan negara-negara Asia: 80 miliar dolar! (Kompas 26/10). Menurut Joseph E. Stiglitz (2006), kehancuran ekonomi global saat ini adalah karena sikap dankeserakahan sistem ekonomi kapitalisme. Karena itu, muncul kemudian pemikiran baru tentangsistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yangmayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia yaitu sistem ekonomiIslam/syari’ah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untukmewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-qur’an dan Hadist.
Sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan termasuk diIndonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segeramengimplementasikan sistem ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiringdengan hancurnya sistem ekonomi kapitalisme. Pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam sudah barang tentu bukan untukmenyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untukmencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupikekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada saat ini guna mengatur danmewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia maupun di akhirat. Karena itu, diskusi ini akan mengulas seputar sistem ekonomi syari’ah terutama ketikadihadapkan pada sistem ekonomi yang lain. Dalam diskusi ini ada beberapa pertanyaan kunciyang akan memandu jalannya diskusi ini. Pertanyaan penting ini adalah: Bagaimana danseperti apa sistem ekonomi Islam? Dan sistem ekonomi apa yang layak diterapkan diIdonensia? Serta mungkinkah sistem ekonomi Islam menjadi jalan alternatif untuk pembanguanIndonesia di masa depan?
Hari/Tanggal : Jumat, 13 November 2009
Pembicar : Prof. Munrohim Misanam, Ph.D (UII Yogyakarta)
Prof. Dr. MusaAsy’arie (Akademisi & Pengusaha) Jam : 08.00-12.00
Tempat : Yayasan Padma (Padepokan Musa Asy’arie) Jl. Solo Km. 8 Nayan No. 108 A Maguwoharjo (Timur Quality Hotel ke Utara) DepokSleman Yogyakarta. Telp. (0274) 489283.

Ekonomi Islam: Di Luar Spektrum Kapitalisme dan Sosialisme? (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Oleh Ari A. Perdana
.
Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan sebagai solusi atas persoalan ekonomi umat manusia. Bentuk paling primitif adalah despotisme, dimana ekonomi diatur oleh sebuah otoritas tunggal, baik seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin. Sistem despotik bukannya tidak berhasil. Peradaban-peradaban besar di masa lalu dibangun di atas sistem ini. Problem dengan despostisme adalah ia tidak berkelanjutan. Sistem ini tidak mampu mengatasi problem yang makin kompleks dihadapi umat manusia. Karena itu, sistem ini kemudian punah. Sistem ini setidaknya hanya eksis di tingkat masyarakat yang terbatas.
Ketika bicara soal sistem ekonomi modern, kita biasanya merujuk pada dua sistem besar: kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran yang sukarela (voluntary exchanges) di dalam pasar yang bebas. Sebaliknya, sosialisme mencoba mengatasi problem produksi, konsumsi dan distribusi melalui perencanaan atau komando. Hal yang perlu digarisbawahi adalah: fakta bahwa ada dua sistem besar dalam ekonomi modern tidak berarti adanya dikotomi atau bipolarisasi.
Dua sistem itu lebih merupakan dua titik ekstrem dalam sebuah spektrum ide. Dalam praktek, sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara di dunia saat ini ada di sepanjang spektrum itu. Apa yang disebut ”kapitalisme” dan ”sosialisme”, sesungguhnya punya banyak varian di dalamnya. Selain itu, banyak juga varian dari sistem ekonomi yang tidak didasarkan oleh salah satu atau kedua ide besar itu, misalnya sistem adat di beberapa komunitas.
Bagaimana dengan ”ekonomi Islam”? Diskusi mengenai ekonomi Islam dalam kaitannya dengan sosialisme dan kapitalisme bukanlah soal ”apakah (whether) ekonomi Islam itu sosialisme atau kapitalisme”, tapi lebih kepada ”di mana (where) ia berada dalam spektrum tersebut”. Pertanyaannya: apakah ada perbedaan dari apa yang ditawarkan ekonomi Islam dibandingkan kedua sistem tersebut, serta apakah (bagaimanakah) ekonomi Islam bisa berjalan.
Tinjauan Kritis Terhadap Ekonomi Islam
Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah ”suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam”, dimana ”keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Alquran, Sunnah, ijma dan qiyas” (Nasution dkk, 2006). Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tak hanya memberi penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman saja, tapi juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, termasuk ekonomi.
Ayat Alquran, hadits dan berbagai literatur Islam klasik, memang memuat berbagai pemikiran mengenai filsafat, perilaku dan institusi ekonomi. Namun, ide tentang adanya sebuah disiplin atau sistem ekonomi yang ’islami’ dalam arti spesifik dan unik, sebenarnya adalah fenomena baru, menurut ekonom dari University of Southern California, Timur Kuran (2004). Menurut Kuran juga, ide ini bisa ditelusuri tidak lebih lama dari awal abad ke-20. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide terpencar, belum merupakan sebuah desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang islami.
Terlepas dari kapan sebenarnya ide sistem ekonomi Islam lahir, pertanyaan lain adalah di mana posisinya relatif terhadap kapitalisme dan sosialisme? Sebenarnya, sistem ekonomi Islam punya sejumlah karakteristik yang sama baik dengan kapitalisme maupun sosialisme. Dibolehkannya hak milik pribadi dan kebebasan untuk melakukan pertukaran merupakan elemen yang penting dalam kapitalisme. Tapi selain itu, para proponen ekonomi Islam juga menekankan pentingnya intervensi negara, terutama dalam hal keadilan distributif, yang juga menjadi semangat utama sosialisme. Artinya, sistem ekonomi Islam sebenarnya masih berada dalam spektrum yang kita bicarakan. Ia bukanlah sebuah sistem yang benar-benar otentik, berbeda atau ada di luar himpunan sistem ekonomi yang dijalankan di dunia.
Meski demikian, para proponen ekonomi Islam umumnya memandang sistem ini tetap memiliki perbedaan dengan kedua sistem besar itu. Perbedaan yang utama dan pertama adalah: secara epistemologis ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Tuhan. Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat.
Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat. Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.
Tiga perbedaan ini membuat proponen ekonomi Islam memandang bahwa sistem ini lebih superior dibandingkan sistem-sistem lain. Tentunya pandangan ini menyisakan sebuah pertanyaan penting. Jika benar sistem ekonomi Islam superior, tentunya ia akan lebih mampu mengatasi masalah dan tantangan peradaban manusia modern. Tapi faktanya, saat ini sistem tersebut bukanlah (atau belum?) merupakan sistem ekonomi yang dominan di dunia, bahkan bukan juga di negara-negara meyoritas Muslim. Kalau ia adalah sistem yang sempurna, mengapa tidak ada rujukan sejarah dimana sistem ini bisa dibilang berhasil dan masih tetap relevan di masa sekarang?
Ekonomi Islam vs. Konvensional
Diskusi mengenai apakah itu ekonomi Islam, dan apa bedaannya dengan sistem yang sudah ada (sosialisme atau kapitalisme) bisa menjadi diskusi yang panjang dan rumit. Masalahnya, itu harus dimulai dari pekerjaan awal yang juga tak mudah: mendefinisikan apa itu ekonomi Islam, dan apa itu sosialisme maupun kapitalisme.
Untuk memudahkan urusan, saya tak akan masuk ke tataran definisi dan filosofi masing-masing. Saya akan membahas tataran praktek; bagaimana ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional secara praktek. Sebagai catatan, yang saya maksud sebagai ”ekonomi konvensional” di sini merujuk pada sistem kapitalisme yang secara teori dibangun atas dasar teori ekonomi neoklasik. Ini adalah teori ekonomi yang menjadi acuan standar sebagian besar fakultas ekonomi di seluruh dunia. Saya tak membuat klaim bahwa sistem ini yang terbaik atau sempurna. Tapi kenyataannya adalah: dalam diskursus ekonomi, teori ekonomi neoklasik sudah menjadi arus utama.
Dari berbagai aspek pemikiran mengenai praktek ekonomi Islam, dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional, ada tiga hal yang menjadi isu utama. Pertama, praktek transaksi keuangan dan posisi sistem bunga. Kedua, pemikiran tentang keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. Ketiga, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi.
Pembahasan lebih detail tentang ketiganya akan saya lakukan dalam tulisan mendatang. Secara spesifik, diskusinya akan saya fokuskan pada kritik yang diajukan proponen ekonomi Islam terhadap teori ekonomi konvensional vis-a-vis kapitalisme, dan kritik balik terhadap ”proposal” yang ditawarkan para proponen ekonomi Islam. ***


1. Sistem Perekonomian Kapitalisme
Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi ,menjual, menyalurkan barang-barang dan sebagainya.Pemerintah dapat ikut andil agar memastikan kelangsungan dan kelancaran, namun pemerintah tidak bias campur tangan dalam perekonomian.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
2. Sistem Perekonomian Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
3. Sistem Perekonomian Komunisme
Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.
4. Sistem perekonomian Merkantilisme
Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volum perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong eksport (dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.
5. Sistem perekonomian Komunisme
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Penganut faham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifes politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap faham kapitalisme di awal abad ke-19an, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangannya yang saling berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.
Sumber : Ekonomi


BAB III
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi suatu negara didasarkan atas
seberapa jauh institusi kepemilikan, insentif dan
pembuat keputusan mendasari semua aktivitas
ekonomi

Ciri Sistem Ekonomi kapitalis
1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan
2. Persaingan bebas/ Free competition
3. Kebebasan penuh
4. Mementingkan diri sendiri
5. Harga sebagai penentu / Price system
6. Campur tangan pemerintah minimum

Dampak Posisitif Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan
2. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi
dan harga ke tingkat wajar dan rasional
3. Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai
prestasi terbaik

Dampak Negatif Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Penumpukan harta, distribusi kekayaan
tidak merata
2. Individualisme
3. Distorsi pada nilai-nilai moral
4. Pertentangan antar kelas, misalnya
majikan dan buruh

Ciri Sistem Ekonomi Sosialis
1. Kepemilikan harta dikuasai negara
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan
dalam melakukan aktivitas ekonomi
3. Disiplin politik yang tegas dan keras
4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan
pokoknya
5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara
6. Posisi tawar menawar individu terbatas
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
________________________________________
Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis
BAB III
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
FE UMY
Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Berpihak kepada nasib kaum lemah
2. Tidak terjadi pengangguran
masyarakat.
3. Kemakmuran yang merata


Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Tidak adanya jaminan atas kebebasan
untuk berekspresi
2. Menurunkan semangat bekerja karyawan


PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
sistem ekonomi Islam
1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan
masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedan yang dapat
dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat
terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia.
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil
orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga
mengganggu distribusi dan stabilitas harga
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis)

Teori Hubungan Internasional,
Hubungan Internasional,
adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.[1].Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.[2].

Selain ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya.[3] HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.[4]
Sejarah
Sejarah hubungan internasional sering dianggap berawal dari [Perdamaian Westphalia] pada [1648], ketika sistem negara modern dikembangkan.[5] Sebelumnya, organisasi-organisasi otoritas politik abad pertengahan [Eropa] didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Westphalia membentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti bahwa para penguasa, atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama.[6]Otoritas Yunani dan Roma kuno kadang-kadang mirip dengan sistem Westphalia, tetapi keduanya tidak memiliki gagasan kedaulatan yang memadai.[7] [Westphalia] mendukung bangkitnya negara-bangsa (nation-state), institusionalisasi terhadap diplomasi dan tentara.[8] Sistem yang berasal dari Eropa ini diekspor ke Amerika, Afrika, dan Asia, lewat kolonialisme, dan “standar-standar peradaban”.[9] Sistem internasional kontemporer akhirnya dibentuk lewat dekolonisasi selama [Perang Dingin].[10]Namun, sistem ini agak terlalu disederhanakan. Sementara sistem negara-bangsa dianggap “modern”, banyak negara tidak masuk ke dalam sistem tersebut dan disebut sebagai “pra-modern”.[rujukan?] Lebih lanjut, beberapa telah melampaui sistem negara-bangsa dan dapat dianggap “pasca-modern”.[rujukan?] Kemampuan wacana HI untuk menjelaskan hubungan-hubungan di antara jenis-jenis negara yang berbeda ini diperselisihkan.[11] “Level-level analisis” adalah cara untuk mengamati sistem internasional, yang mencakup level individual, negara-bangsa domestik sebagai suatu unik, level internasional yang terdiri atas persoalan-persoalan transnasional dan internasional level global.[12]
Studi Hubungan internasional
Pada mulanya, hubungan internasional sebagai bidang studi yang tersendiri hampir secara keseluruhan berkiblat ke Inggris.[13]Pada 1919, Dewan Politik internasional dibentuk di University of Wales, Aberystwyth, lewat dukungan yang diberikan oleh David Davies, menjadi posisi akademis pertama yang didedikasikan untuk HI.[14] Pada awal 1920-an, jurusan Hubungan Internasional dari London School of Economics didirikan atas perintah seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Phillip Noel-Baker.Pada 1927, Graduate Institute of International Studies (Institut universitaire de hautes Ã(c)tudes internationales), didirikan di Jenewa, Swiss; institut ini berusaha menghasilkan sekelompok personel khusus untuk Liga Bangsa-bangsa.[15] Program HI tertua di Amerika Serikat ada di Edmund A. Walsh School of Foreign Service yang merupakan bagian dari Georgetown Unversity.[16] Sekolah tinggi pertama jurusan hubungan internasional yang menghasilkan lulusan bergelar sarjana adalah Fletcher Schooldi Tufts.[17] Meskipun pelbagai sekolah tinggi yang didedikasikan untuk studi HI telah didirikan di Asia dan Amerika Selatan, HI sebagai suatu bidang ilmu tetap terutama berpusat di Eropa dan Amerika Utara.[18]
Teori hubungan internasional
Artikel utama: Teori hubungan internasional
Apa yang secara eksplisit diakui sebagai teori hubungan internasional tidak dikembangkan sampai setelah Perang Dunia I, dan dibahas secara lebih rinci di bawah ini.[rujukan?] Namun, teori HI memiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu-ilmu sosial lainnya.[rujukan?] Penggunaan huruf besar “H” dan “I” dalam hubungan internasional bertujuan untuk membedakan disiplin Hubungan Internasional dari fenomena hubungan internasional.[rujukan?] Banyak orang yang mengutip Sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan Leviathan karya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli memberikan pengembangan lebih lanjut.[rujukan?] Demikian juga, liberalisme menggunakan karya Kant dan Rousseau, dengan karya Kant sering dikutip sebagai pengembangan pertama dari Teori Perdamaian Demokratis.[rujukan?] Meskipun hak-hak asasi manusia kontemporer secara signifikan berbeda dengan jenis hak-hak yang didambakan dalam hukum alam, Francisco de Vitoria, Hugo Grotius, dan John Locke memberikan pernyataan-pernyataan pertama tentang hak untuk mendapatkan hak-hak tertentu berdasarkan kemanusiaan secara umum.[rujukan?] Pada abad ke-20, selain teori-teori kontemporer intenasionalisme liberal, Marxisme merupakan landasan hubungan internasional.[rujukan?]
Perkembangan fenomena hubungan internasional telah memasuki aspek-aspek baru, dimana Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji tentang negara, tetapi juga mengkaji tentang peran aktor non-negara di dalam ruang lingkup politik global.[rujukan?] Peran non-state actor yang semakin dominan mengindikasikan bahwa non-state actor memegang peran yang penting.[rujukan?]
Dewasa ini, fenomena hubungan internasional telah memasuki ranah budaya (seperti klaim tari pendet Malaysia terhadap indonesia), sehingga Hubungan Internasional memerlukan kajian teoritis dari dispilin ilmu lainnya.[rujukan?]
Teori Epistemologi dan teori HI
Teori-teori Utama Hubungan Internasional Realisme [[Neorealisme], Dipelopori oleh Kenneth Waltz, istilah kunci : struktur, agen, sistem internasional[rujukan?]Idealisme, Dipelopoeri oleh Imanuel Kant, istilah kunci : Pacific UnION[rujukan?]Liberalisme. Dipelopori oleh Robert Keohane, istilah kunci : complex interdepency[rujukan?]Neoliberalisme,[rujukan?]Marxisme dan Neo Marxis[rujukan?]Teori dependensi[rujukan?]
Teori kritis dipelopori oleh Jurgen Habermas, istilah kunci : Paradigma Komunikasi, Paradigma Kesadaran, Alienisasi, Emansipatoris.[rujukan?]Konstruksivisme[rujukan?]Fungsionalisme[rujukan?]Neofungsiionalisme[rujukan?]Negativitas Total dari TW Adorno, untuk memahami isu-isu lingkungan[rujukan?]Masyarakat Konsumtif dari Herbert Marcuse, untuk memahami hubungan antara masyarakat dengan budaya global[rujukan?]
Secara garis besar teori-teori HI dapat dibagi menjadi dua pandangan epistemologis “positivis” dan “pasca-positivis”.[rujukan?] Teori-teori positivis bertujuan mereplikasi metode-metode ilmu-ilmu sosial dengan menganalisis dampak kekuatan-kekuatan material.[rujukan?] Teori-teori ini biasanya berfokus berbagai aspek seperti interaksi negara-negara, ukuran kekuatan-kekuatan militer, keseimbangan kekuasaaan dan lain-lain.[rujukan?] Epistemologi pasca-positivis menolak ide bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan cara yang objektif dan bebas-nilai.[rujukan?] Epistemologi ini menolak ide-ide sentral tentang neo-realisme/liberalisme, seperti teori pilihan rasional, dengan alasan bahwa metode ilmiah tidak dapat diterapkan ke dalam dunia sosial dan bahwa suatu “ilmu” HI adalah tidak mungkin.[rujukan?]
Perbedaan kunci antara kedua pandangan tersebut adalah bahwa sementara teori-teori positivis, seperti neo-realisme, menawarkan berbagai penjelasan yang bersifat sebab-akibat (seperti mengapa dan bagaimana kekuasaan diterapkan), teori pasca-positivis pasca-positivis berfokus pada pertanyaan-pertanyaan konstitutif, sebagai contoh apa yang dimaksudkan dengan “kekuasaan”; hal-hal apa sajakah yang membentuknya, bagaimana kekuasaan dialami dan bagaimana kekuasaan direproduksi.[rujukan?] Teori-teori pasca-positivs secara eksplisit sering mempromosikan pendekatan normatif terhadap HI, dengan mempertimbangkan etika. Hal ini merupakan sesuatu yang sering diabaikan dalam HI “tradisional” karena teori-teori positivis membuat perbedaan antara “fakta-fakta” dan penilaian-penilaian normatif, atau “nilai-nilai”.[rujukan?] Selama periode akhir 1980-an/1990 perdebatan antara para pendukung teori-teori positivis dan para pendukung teori-teori pasca-positivis menjadi perdebatan yang dominan dan disebut sebagai “Perdebatan Terbesar” Ketiga (Lapid 1989.)[rujukan?]
Islam, yang hanya dipandang orang dan para akademisi hanya sebagai agama, ternyata menyimpan pemikiran hubungan internasional.[rujukan?] Sejarah mencatat kekuasaan Islam atau khalifah pada sekitar abad 7M.[rujukan?] Pada masa ini, khalifah Islam merupakan suatu global polis atau tatanan hubungan internasional, karena menata hubungan wilayah-wilayah yang disatukan ke dalam bentuk polis.[rujukan?] Apabila dikaji lebih dalam, khalifah Islam merupakan suatu order atau tatanan yang mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan manusia.[rujukan?] Misalnya hukum ekonomi global berlandaskan pada hukum ekonomi Islam, dimana hukum ekonomi Islam tidak mengutamakan riba ( keuntungan atau jiwa-jiwa kapitalis seperti yang diungkapkan oleh Pemikiran Marxis, tetapi suatu sistem ekonomi yang win-win solution serta mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pihak tertentu saja. Bandingkan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi sekarang ini, seperti Neolib dll, dimana pemikiran telah menciptakan keterbelakangan dan ketergantungan ( depedensi ) yang berakibat pada kesenjangan global.[rujukan?]
Teori politik adalah salah satu kajian di dalam bidang hubungan internasional.[rujukan?] Teori politik pada dasarnya adalah tentang tata negara.[rujukan?] Pemikiran sistem politik demokrasi yang diadopsi oleh negara-negara berkembang merupakan kajian teori politik.[rujukan?] Islam adalah sumber teori politik, karena memuat seluruh aspek-aspek kehidupan manusia.[rujukan?] Sebagai contoh, sistem ekonomi Islam merupakan teori politik yang bertujuan menjamin kesejahteraan bersama sehingga manusia menjadi "mansalahat" atau tentram.[rujukan?] Teori politik yang bersumber dari pemikiran barat adalah suatu mal-praktik bagi manusia itu sendiri, karena manusia tidak menerima esensinya sendiri, tetapi mencari esensi lain yang berakibat pada jatuhnya manusia kepada jurang alienisasi.[rujukan?]
Menurut Imanuel Kant, perdamaian akan tercipta apabila negara-negara menganut sistem demokrasi.[rujukan?] Perpertual peace adalah perdamaian yang timbul karena negara-negara menganut sistem demokrasi.[rujukan?] Ini adalah kesalahan besar.[rujukan?] Perdamaian hanya akan timbul apabila manusia menerima esensinya sebagai manusia, dengan cara menerapkan teori politik Islam yang merupakan sumber dari order manusia itu sendiri.[rujukan?]
Teori-teori Positivis
Realisme
Realisme, sebagai tanggapan terhadap liberalisme, pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama.[rujukan?] Para realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard, dan Hans Morgenthau berargumen bahwa, untuk maksud meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan diri sendiri (self-interested).[rujukan?] Setiap kerja sama antara negara-negara dijelaskan sebagai benar-benar insidental.[rujukan?] Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka.[rujukan?] Perlu diperhatikan bahwa para penulis klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes sering disebut-sebut sebagai “bapak-bapak pendiri” realisme oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai realis kontemporer.[rujukan?] Namun, meskipun karya mereka dapat mendukung doktrin realis, ketiga orang tersebut tampaknya tidak mungkin menggolongkan diri mereka sendiri sebagai realis (dalam pengertian yang dipakai di sini untuk istilah tersebut).[rujukan?]
Liberalisme/idealisme/Internasionalisme Liberal
Teori hubungan internasional liberal muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka.[rujukan?] Pendukung-pendukung awal teori ini termasuk Woodrow Wilson dan Normal Angell, yang berargumen dengan berbagai cara bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan dari satu sama lain lewat kerjasama dan bahwa perang terlalu destruktif untuk bisa dikatakan sebagai pada dasarnya sia-sia. Liberalisme tidak diakui sebagai teori yang terpadu sampai paham tersebut secara kolektif dan mengejek disebut sebagai idealisme oleh E.H. Carr. Sebuah versi baru “idealisme”, yang berpusat pada hak-hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi hukum internasional, dikemukakan oleh Hans Kóchler.[rujukan?]


Neorealisme
Neorealisme terutama merupakan karya Kenneh Waltz (yang sebenarnya menyebut teorinya “realisme struktural” di dalam buku karangannya yang berjudul Man, the State, and War).[rujukan?] Sambil tetap mempertahankan pengamatan-pengamatan empiris realisme, bahwa hubungan internasional dikarakterka oleh hubungan-hubungan antarnegara yang antagonistik, para pendukung neorealisme menunjuk struktur anarkis dalam sistem internasional sebagai penyebabnya.[rujukan?] Mereka menolak berbagai penjelasan yang mempertimbangkan pengaruh karakteristik-karakteristik dalam negeri negara-negara.[rujukan?] Negara-negara dipaksa oleh pencapaian yang relatif (relative gains) dan keseimbangan yang menghambat konsentrasi kekuasaan.[rujukan?] Tidak seperti realisme, neo-realisme berusaha ilmiah dan lebih positivis.[rujukan?] Hal lain yang juga membedakan neo-realisme dari realisme adalah bahwa neo-realisme tidak menyetujui penekanan realisme pada penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional.[rujukan?
Neoliberalisme
Neoliberalisme berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah adalah juga penting. Para pendukung seperti Maria Chatta berargumen bahwa negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian relatif, dan dengan demikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian mutlak.[rujukan?] Meningkatnya interdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional berarti bahwa neo-liberalisme juga disebut institusionalisme liberal.[rujukan?] Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatu bangsa atas kedaulatan.[rujukan?] Neoliberalimse juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada, intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain.[rujukan?] Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama dan sesudah Perang Dingin menyebabkan neoliberalisme didefinisikan sebagai institusionalisme, bagian baru teori ini dikemukakan oleh Robert Keohane dan juga Joseph Nye.[rujukan?]
Teori Rejim
Teori rejim berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa berbagai institusi atau rejim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain).[rujukan?] Teori ini mengasumsikan kerjasama bisa terjadi di dalam sistem negara-negara anarki. Bila dilihat dari definisinya sendiri, rejim adalah contoh dari kerjasama internasional.[rujukan?] Sementara realisme memprediksikan konflik akan menjadi norma dalam hubungan internasional, para teoritisi rejim menyatakan kerjasama tetap ada dalam situasi anarki sekalipun.[rujukan?] Seringkali mereka menyebutkan kerjasama di bidang perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan bersama di antara isu-isu lainnya.[rujukan?] Contoh-contoh kerjasama tadilah yang dimaksud dengan rejim.[rujukan?] Definisi rejim yang paling lazim dipakai datang dari Stephen Krasner. Krasner mendefinisikan rejim sebagai “institusi yang memiliki sejumlah norma, aturan yang tegas, dan prosedur yang memfasilitasi sebuah pemusatan berbagai harapan.[rujukan?] Tapi tidak semua pendekatan teori rejim berbasis pada liberal atau neoliberal; beberapa pendukung realis seperi Joseph Greico telah mengembangkan sejumlah teori cangkokan yang membawa sebuah pendekatan berbasis realis ke teori yang berdasarkan pada liberal ini.[rujukan?] (Kerjasama menurut kelompok realis bukannya tidak pernah terjadi, hanya saja kerjasama bukanlah norma; kerjasama merupakan sebuah perbedaan derajat).[rujukan?]
Teori-teori pasca-positivis/reflektivis
Teori masyarakat internasional (Aliran pemikiran Inggris)
Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Pemikiran Inggris, berfokus pada berbagai norma dan nilai yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara dan bagaimana norma-norma dan nilai-nlai tersebut mengatur hubungan internasional.[rujukan?] Contoh norma-norma seperti itu mencakup diplomasi, tatanan, hukum internasional.[rujukan?] Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak selalu positivis.[rujukan?] Para teoritisi teori ini telah berfokus terutama pada intervensi kemanusiaan, dan dibagi kembali antara para solidaris, yang cenderung lebih menyokong intervensi kemanusiaan, dan para pluralis, yang lebih menekankan tatanan dan kedaulatan, Nicholas Wheeler adalah seorang solidaris terkemuka, sementara Hedley Bull mungkin merupakan pluraris yang paling dikenal.[rujukan?]
Konstruktivisme Sosial
Kontrukstivisme Sosial mencakup rentang luas teori yang bertujuan menangani berbagai pertanyaan tentang ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga (agency) dan Struktur, serta pertanyaan-pertanyaan tentang epistemologi, seperti perdebatan tentang “materi/ide” yang menaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide.[rujukan?] Konstruktivisme bukan merupakan teori HI, sebagai contoh dalam hal neo-realisme, tetapi sebaliknya merupakan teori sosial.[rujukan?] Konstruktivisme dalam HI dapat dibagi menjadi apa yang disebut oleh Hopf (1998) sebagai konstruktivisme “konvensional” dan “kritis”.[rujukan?] Hal yang terdapat dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap peran yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide.[rujukan?] Pakar konstruktivisme yang paling terkenal, Alexander Wendt menulis pada 1992 tentang Organisasi Internasional (kemudian diikuti oleh suatu buku, Social Theory of International Politics 1999), “anarki adalah hal yang diciptakan oleh negara-negara dari hal tersebut”.[rujukan?] Yang dimaksudkannya adalah bahwa struktur anarkis yang diklaim oleh para pendukung neo-realis sebagai mengatur interaksi negara pada kenyataannya merupakan fenomena yang secara sosial dikonstruksi dan direproduksi oleh negara-negara.[rujukan?] Sebagai contoh, jika sistem internasional didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasi hidup dan mati (diistilahkan oleh Wendt sebagai anarki “Hobbesian”) maka sistem tersebut akan dikarakterkan dengan peperangan.[rujukan?] Jika pada pihak lain anarki dilihat sebagai dibatasi (anarki “Lockean”) maka sistem yang lebih damai akan eksis.[rujukan?] Anarki menurut pandangan ini dibentuk oleh interaksi negara, bukan diterima sebagai aspek yang alami dan tidak mudah berubah dalam kehidupan internasional seperti menurut pendapat para pakar HI non-realis.[rujukan?] Namun, banyak kritikus yang muncul dari kedua sisi pembagian epistemologis tersebut.[rujukan?] Para pendukung pasca-positivis mengatakan bahwa fokus terhadap negara dengan mengorbankan etnisitas/ras/jender menjadikan konstrukstivisme sosial sebagai teori positivis yang lain.[rujukan?] Penggunaan teori pilihan rasional secara implisit oleh Wendt juga telah menimbulkan pelbagai kritik dari para pakar seperti Steven Smith. Para pakar positivis (neo-liberalisme/realisme) berpendapat bahwa teori tersebut mengenyampingkan terlalu banyak asumsi positivis untuk dapat dianggap sebagai teori positivis.[rujukan?]
Teori Kritis
(Artikel utama: Teori hubungan internasional kritis) Teori hubungan internasional kritis adalah penerapan “teori kritis” dalam hubungan internasional.[rujukan?] Pada pendukung seperti Andrew Linklater, Robert W. Cox, dan Ken Booth berfokus pada kebutuhan terhadap emansipansi (kebebasan) manusia dari Negara-negara.[rujukan?] Dengan demikian, adalah teori ini bersifat “kritis” terhadap teori-teori HI “mainstream” yang cenderung berpusat pada negara (state-centric).[rujukan?] Catatan: Daftar teori ini sama sekali tidak menyebutkan seluruh teori HI yang ada. Masih ada teori-teori lain misalnya fungsionalisme, neofungsionalisme, feminisme, dan teori dependen.
Marxisme
Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi.[rujukan?] Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain; sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi.[rujukan?] Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).[rujukan?] Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (captive markets) dancuk...dancukk..dancukkkuntuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi (ketergantungan).[rujukan?] Berkaitan dengan teori-teori Marx adalah teori dependensi yang berargumen bahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris, pakar, dan perusahaan multinasional untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalis terintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.[rujukan?] Teori-teori Marxis kurang mendapatkan perhatian di Amerika Serikat di mana tidak ada partai sosialis yang signifikan.[rujukan?] Teori-teori ini lebih lazim di pelbagai bagian Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teoritis yang paling penting bagi dunia akademis Amerika Latin, sebagai contoh lewat teologi.[rujukan?]
Teori-teori pascastrukturalis
Teori-teori pascastrukturalis dalam HI berkembang pada 1980-an dari studi-studi pascamodernis dalam ilmu politik.[rujukan?] Pasca-strukturalisme mengeksplorasi dekonstruksi konsep-konsep yang secara tradisional tidak problematis dalam HI, seperti kekuasaan dan agensi dan meneliti bagaimana pengkonstruksian konsep-konsep ini membentuk hubungan-hubungan internasional.[rujukan?] Penelitian terhadap “narasi” memainkan peran yang penting dalam analisis pascastrukturalis, sebagai contoh studi pascastrukturalis feminis telah meneliti peran yang dimainkan oleh “kaum wanita” dalam masyarakat global dan bagaimana kaum wanita dikonstruksi dalam perang sebagai “tanpa dosa” (innocent) dan “warga sipil”.[rujukan?] Contoh-contoh riset pasca-positivis mencakup: Pelbagai bentuk feminisme (perang "gender" war—“gendering” war)[rujukan?] Pascakolonialisme (tantangan-tantangan dari sentrisme Eropa dalam HI)[rujukan?]
Konsep-konsep dalam hubungan internasional
Konsep-konsep level sistemik
Hubungan internasional sering dipandang dari pelbagai level analisis, konsep-konsep level sistemik adalah konsep-konsep luas yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan (milieu) internasional, yang dikarakterkan oleh Anarki.[rujukan?]
Kekuasaan
Konsep Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kapabilitas, dan pengaruh dalam persoalan-persoalan internasional.[rujukan?] Kekuasaan sering dibagi menjadi konsep-konsep kekuasaan yang keras (hard power) dan kekuasaan yang lunak (soft power), kekuasaan yang keras terutama berkaitan dengan kekuasaan yang bersifat memaksa, seperti penggunaan kekuatan, dan kekuasaan yang lunak biasanya mencakup ekonomi, diplomasi, dan pengaruh budaya.[rujukan?] Namun, tidak ada garis pembagi yang jelas di antara dua bentuk kekuasaan tersebut.[rujukan?]
Polaritas
Polaritas dalam Hubungan Internasional merujuk pada penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional.[rujukan?] Konsep tersebut muncul dari bipolaritas selama Perang Dingin, dengan sistem internasional didominasi oleh konflik antara dua negara adikuasa dan telah diterapkan sebelumnya.[rujukan?] Sebagai akibatnya, sistem internasional sebelum 1945 dapat dideskripsikan sebagai terdiri dari banyak kutub (multi-polar), dengan kekuasaan dibagi-bagi antara negara-negara besar.[rujukan?] Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 telah menyebabkan apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai unipolaritas, dengan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa.[rujukan?] Beberapa teori hubungan internasional menggunakan ide polaritas tersebut.[rujukan?] Keseimbangan kekuasaan adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, pemikirannya adalah bahwa dengan menyeimbangkan blok-blok kekuasaan hal tersebut akan menciptakan stabilitas dan mencegah perang dunia.[rujukan?] Teori-teori keseimbangan kekuasaan kembali mengemuka selama Perang Dingin, sebagai mekanisme sentral dalam Neorealisme Kenneth Waltz.[rujukan?] Di sini konsep-konsep menyeimbangkan (meningkatkan kekuasaan untuk menandingi kekuasaan yang lain) dan bandwagoning (berpihak dengan kekuasaan yang lain) dikembangkan.[rujukan?] Teori stabilitas hegemonik juga menggunakan ide Polaritas, khususnya keadaan unipolaritas.[rujukan?] Hegemoni adalah terkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sistem internasional, dan teori tersebut berargumen bahwa hegemoni adalah konfigurasi yang stabil karena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negara yang lain dari satu sama lain dalam sistem internasional.[rujukan?] Hal ini bertentangan dengan banyak argumen Neorealis, khususnya yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dan keadaan unipolaritas adalah konfigurasi yang tidak stabil yang secara tidak terelakkan akan berubah.[rujukan?] Hal ini dapat diungkapkan dalam teori peralihan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa mungkin suatu negara besar akan menantang suatu negara yang memiliki hegemoni (hegemon) setelah periode tertentu, sehingga mengakibatkan perang besar.[rujukan?] Teori tersebut mengemukakan bahwa meskipun hegemoni dapat mengontrol terjadinya pelbagai perang, hal tersebut menyebabkan terjadinya perang yang lain.[rujukan?] Pendukung utama teori tersebut, A.F.K. Organski, mengemukakan argumen ini berdasarkan terjadinya perang-perang sebelumnya selama hegemoni Inggris. Portugis, dan Belanda.[rujukan?]
Interdependensi
Banyak orang yang menyokong bahwa sistem internasional sekarang ini dikarakterkan oleh meningkatnya interdepedensi atau saling ketergantungan: tanggung jawab terhadap satu sama lain dan dependensi (ketergantungan) terhadap pihak-pihak lain.[rujukan?] Para penyokong pendapat ini menunjuk pada meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional.[rujukan?] Peran institusi-institusi internasional, dan penerimaan yang berkembang luas terhadap sejumlah prinsip operasional dalam sistem internasional, memperkukuh ide-ide bahwa hubungan-hubungan dikarakterkan oleh interdependensi.[rujukan?]
Dependensi
Teori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok negara Pinggiran yang lebih lemah.[rujukan?] Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan (teori dependensi standar), atau menggunakan teori tersebut untuk menekankan keharusan untuk berubah (Neo-Marxisme).[rujukan?]
Perangkat-perangkat sistemik dalam hubungan internasional
• Diplomasi adalah praktik komunikasi dan negosiasi antara pelbagai perwakilan negara-negara. Pada suatu tingkat, semua perangkat hubungan internasional yang lain dapat dianggap sebagai kegagalan diplomasi.[rujukan?] Perlu diingat, penggunaan alat-alat yang lain merupakan bagian dari komunikasi dan negosiasi yang tak terpisahkan di dalam negosiasi.[rujukan?] Pemberian sanksi, penggunaan kekuatan, dan penyesuaian aturan perdagangan, walau bukan merupakan bagian dari diplomasi yang biasa dipertimbangkan, merupakan perangkat-perangkat yang berharga untuk mempermudah serta mempermulus proses negosiasi.[rujukan?]
• Pemberian sanksi biasanya merupakan tindakan pertama yang diambil setelah gagalnya diplomasi dan merupakan salah satu perangkat utama yang digunakan untuk menegakkan pelbagai perjanjian (treaties).[rujukan?] Sanksi dapat berbentuk sanksi diplomatik atau ekonomi dan pemutusan hubungan dan penerapan batasan-batasan terhadap komunikasi atau perdagangan.[rujukan?]
• Perang, penggunaan kekuatan, sering dianggap sebagai perangkat utama dalam hubungan internasional.[rujukan?] Definisi perang yang diterima secara luas adalah yang diberikan oleh Clausewitz, yaitu bahwa perang adalah “kelanjutan politik dengan cara yang lain.” Terdapat peningkatan studi tentang “perang-perang baru” yang melibatkan aktor-aktor selain negara.[rujukan?] Studi tentang perang dalam Hubungan Internasional tercakup dalam disiplin Studi Perang dan Studi Strategis.[rujukan?]
• Mobilisasi tindakan mempermalukan secara internasional juga dapat dianggap sebagai alat dalam Hubungan Internasional.[rujukan?] Hal ini adalah untuk mengubah tindakan negara-negara lewat “menyebut dan mempermalukan” pada level internasional.[rujukan?] Penggunaan yang terkemuka dalam hal ini adalah prosedur Komisi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia 1235, yang secara publik memaparkan negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.[rujukan?]
• Pemberian keuntungan-keuntungan ekonomi dan/atau diplomatik. Salah satu contohnya adalah kebijakan memperbanyak keanggotaan Uni Eropa.[rujukan?] Negara-negara kandidat diperbolehkan menjadi anggota Uni Eropa setelah memenuhi kriteria Copenhagen.[rujukan?]
Konsep-konsep unit level dalam hubungan internasional
Sebagai suatu level analisis level unit sering dirujuk sebagai level negara, karena level analisis ini menempatkan penjelasannya pada level negara, bukan sistem internasional.[rujukan?]

Tipe rezim
Sering dianggap bahwa suatu tipe rezim negara dapat menentukan cara suatu negara berinteraksi dengan negara-negara lain dalam sistem internasional.[rujukan?] Teori Perdamaian Demokratis adalah teori yang mengemukakan bahwa hakikat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokratis tidak akan saling berperang.[rujukan?] Justifikasi terhadap hal ini adalah bahwa negara-negara demokrasi mengeksternalkan norma-norma mereka dan hanya berperang dengan alasan-alasan yang benar, dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain.[rujukan?] Sementara itu, komunisme menjustifikasikan suatu revolusi dunia, yang juga akan menimbulkan koeksitensi (hidup berdampingan) secara damai, berdasarkan masyarakat global yang proletar.[rujukan?] asf
Revisionisme/Status quo
Negara-negara dapat diklasifikasikan menurut apakah mereka menerima status quo, atau merupakan revisionis, yaitu menginginkan perubahan.[rujukan?] Negara-negara revisionis berusaha untuk secara mendasar mengubah pelbagai aturan dan praktik dalam hubungan internasional, merasa dirugikan oleh status quo (keadaan yang ada).[rujukan?] Mereka melihat sistem internasional sebagai untuk sebagian besar merupakan ciptaan barat yang berfungsi mengukuhkan pelbagai realitas yang ada.[rujukan?] Jepang adalah contoh negara yang beralih dari negara revisionis menjadi negara yang puas dengan status quo, karena status quo tersebut kini menguntungkan baginya.[rujukan?]
Agama
Sering dianggap bahwa agama dapat memiliki pengaruh terhadap cara negara bertindak dalam sistem internasional.[rujukan?] Agama terlihat sebagai prinsip pengorganisasi terutama bagi negara-negara Islam, sementara sekularisme terletak yang ujung lainnya dari spektrum dengan pemisahan antara negara dan agama bertanggung jawab atas tradisi Liberal.[rujukan?]
Konsep level sub unit atau individu
Level di bawah level unit (negara) dapat bermanfaat untuk menjelaskan pelbagai faktor dalam Hubungan Internasional yang gagal dijelaskan oleh teori-teori yang lain, dan untuk beranjak menjauhi pandangan yang berpusat pada negara (negara-sentris) dalam hubungan internasional.[rujukan?]
• Faktor-faktor psikologis dalam Hubungan Internasional - Pengevaluasian faktor-faktor psikologis dalam hubungan internasional berasal dari pemahaman bahwa negara bukan merupakan kotak hitam seperti yang dikemukakan oleh Realisme bahwa terdapat pengaruh-pengaruh lain terhadap keputusan-keputusan kebijakan luar negeri.[rujukan?] Meneliti peran pelbagai kepribadian dalam proses pembuatan keputusan dapat memiliki suatu daya penjelas, seperti halnya peran mispersepsi di antara pelbagai aktor.[rujukan?] Contoh yang menonjol dalam faktor-faktor level sub-unit dalam hubungan internasional adalah konsep pemikiran-kelompok (Groupthink), aplikasi lain yang menonjol adalah kecenderungan para pembuat kebijakan untuk berpikir berkaitan dengan pelbagai analogi-analogi.[rujukan?]
• Politik birokrat – Mengamati peran birokrasi dalam pembuatan keputusan, dan menganggap berbagai keputusan sebagai hasil pertarungan internal birokratis (bureaucratic in-fighting), dan sebagai dibentuk oleh pelbagai kendala.[rujukan?]
• Kelompok-kelompok keagamaan, etnis, dan yang menarik diri — Mengamati aspek-aspek ini dalam level sub-unit memiliki daya penjelas berkaitan dengan konflik-konflik etnis, perang-perang keagamaan, dan aktor-aktor lain yang tidak menganggap diri mereka cocok dengan batas-batas negara yang pasti.[rujukan?] Hal ini terutama bermanfaat dalam konteks dunia negara-negara lemah pra-modern.[rujukan?]
• Ilmu, Teknologi, dan Hubungan Internasional—Bagaimana ilmu dan teknologi berdampak pada perkembangan, teknologi, lingkungan, bisnis, dan kesehatan dunia.[rujukan?]


Institusi-institusi dalam hubungan internasional
Institusi-institusi internasional adalah bagian yang sangat penting dalam Hubungan Internasional kontemporer.[rujukan?] Banyak interaksi pada level sistem diatur oleh institusi-institusi tersebut dan mereka melarang beberapa praktik dan institusi tradisional dalam Hubungan Internasional, seperti penggunaan perang (kecuali dalam rangka pembelaan diri).[rujukan?]Ketika umat manusia memasuki tahap peradaban global, beberapa ilmuwan dan teoritisi politik melihat hirarki institusi-institusi global yang menggantikan sistem negara-bangsa berdaulat yang ada sebagai komunitas politik yang utama.[rujukan?] Mereka berargumen bahwa bangsa-bangsa adalah komunitas imajiner yang tidak dapat mengatasi pelbagai tantangan modern seperti efek Dogville (orang-orang asing dalam suatu komunitas homogen), status legal dan politik dari pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan keharusan untuk menghadapi pelbagai masalah dunia seperti perubahan iklim dan pandemik.[rujukan?] Pakar masa depan Paul Raskin telah membuat hipotesis bahwa bentuk politik Global yang baru dan lebih absah dapat didasarkan pada pluralisme yang dibatasi (connstrained pluralism).[rujukan?] Prinsip ini menuntun pembentukan institusi-institusi berdasarkan tiga karakteristik: ireduksibilitas (irreducibility), di mana beberapa isu harus diputuskan pada level global; subsidiaritas, yang membatasi cakupan otoritas global pada isu-isu yang benar-benar bersifat global sementara isu-isu pada skala yang lebih kecil diatur pada level-level yang lebih rendah; dan heterogenitas, yang memungkinkan pelbagai bentuk institusi lokal dan global yang berbeda sepanjang institusi-institusi tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban global.[rujukan?]
Hubungan Internasional
PBB (Artikel Utama: PBB) PBB adalah organisasi internasional yang mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai “himpunan global pemerintah-pemerintah yang memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, perkembangan ekonomi, dan kesetaraan sosial”.[rujukan?] PBB merupakan institusi internasional yang paling terkemuka. Banyak institusi legal memiliki struktur organisasi yang mirip dengan PBB.[rujukan?]
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).
http://id.wikipedia.org


Referensi
1. ^ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2. ^ Stanley Hoffman,(ed). 1960. Contemporary Theory in International Relations. New Jersey: Englewood, hal.6
3. ^ George Shcwarzenberger. 1964. Power Politics. London: Prentice Hall.
4. ^ Graham Evan dan Jeffney Newham. 1990. The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to Concepts, Ideas, and Institutions. Harvester: Wheatsheaf.
5. ^ Charles A.McClelland. 1986. Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem. Jakarta: Rajawali.
6. ^ K.J.Holsti. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta.
7. ^ Moechtar Mas'oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
8. ^ http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/1/5
9. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291237/study-of-international-relations
10. ^ http://www.irtheory.com/know.htm
11. ^ http://first.sipri.org/
12. ^ Charles W.Kegley dan Eugene R.Wittkopf. 1997. World Politics: Trends and Transformations. New York: St.Martin's Press.
13. ^ http://www.ehow.com/facts_5915008_general-system-theory-international-relations.html
14. ^ http://www.joshuagoldstein.com/jgcore.htm
15. ^ http://web.mit.edu/polisci/research/choucri/E-7_Choucri_System_Dynamics_Forecasting_Intl_Relations.pdf
16. ^ http://sfs.georgetown.edu/
17. ^ http://fletcher.tufts.edu/academic/certificate.shtml
18. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291225/international-relations/32846/The-West-and-the-Russian-Civil-War

TEORI POKOK PERDAGANGAN INTERNASIONAL BESERTA HAMBATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUATU NEGARA
Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang/jasa dari negara lain. Contohnya Jepang, sebagai negara yang ekonominya kuat dan maju, masih mengimpor gas alam cair (liquid natural gas) dari Indonesia. Sedang Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri.kegiatan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya kegiatan perdagangan internasional yang dalam hal ini di jelaskan sebagai pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia.kegiatan perdagangan internasional ini tidak akan pernah berjalan tanpa adanya suatu teori perdagangan internasional yang mendorong kegiatan tersebut.idantara teori teori perdagngan internasional tersebut adalah
I.Teori Praklasik Merkantilisme
Merkantilisme adalah suatu aliran/filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad XVI s.d XVIII di Eropa Barat.
Ide pokok Merkantilisme adalah Suatu Negara/Raja akan kaya, makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor ( X > M ).
II. Teori klasik
1.Teori keunggulan mutlak (absolute advantage)
Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter yang mana fokus teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerjayang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut.
2.Teori keunggulan komparatif ( Comparative Advantage )dari David Ricardo
a.Cost Comparative Advantage ( Labor efficiency )
Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu Negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana Negara tersebut dapat berproduksi relative lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relative kurang/tidak efisien


b. Production Comperative Advantage ( Labor produktifiti)
Suatu Negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang dimana negara tersebut berproduksi relatif kurang / tidak produktif
III. Teori modern
A. The Proportional Factors Theory
Teori modern Heckescher-ohlin atau teori H-O menggunakan dua kurva pertama adalah kurva isocost yaitu kurva yang menggabarkan total biaya produksi yang sama. Dan kurva isoquant yaitu kurva yang menggabarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro kurva isocost akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu.
Analisis teori H-O :
a. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara
b. Comparative Advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilkinya.
c. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya
d. Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya
Kelemahan dari teori H-O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi.
B. Paradoks leontief

Wassily Leontief seorang pelopor utama dalam analisis input-output matriks, melalui study empiris yang dilakukannya pada tahun 1953 menemukan fakta, fakta itu mengenai struktur perdagangan luar negri (ekspor dan impor). Amerika serikat tahun 1947 yang bertentangan dengan teori H-O sehingga disebut sebagai paradoks leontief .
Berdasarkan penelitian lebiih lanjut yang dilakukan ahli ekonomi perdagangan ternyata paradox liontief tersebut dapat terjadi karena empat sebab utama yaitu :
a. Intensitas faktor produksi yang berkebalikan
b. Tariff and Non tariff barrier
c. Pebedaan dalam skill dan human capital
d. Perbedaan dalam faktor sumberdaya alam
Kelebihan dari teori ini adalah jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja terdidik maka ekspornya akan lebih banyak. Sebaliknya jika suatu negara kurang memiliki tenaga kerja terdidik maka ekspornya akan lebih sedikit.
C. Teori Opportunity Cost
Opportunity Cost digambarkan sebagai production possibility curve ( PPC ) yang menunjukkan kemungkinan kombinasi output yang dihasilkan suatu Negara dengan sejumlah faktor produksi secara full employment. Dalam hal ini bentuk PPC akan tergantung pada asusmsi tentang Opportunity Cost yang digunakan yaitu PPC Constant cost dan PPC increasing cost.
D. Offer Curve/Reciprocal Demand (OC/RD)
Teori Offer Curve ini diperkenalkan oleh dua ekonom inggris yaitu Marshall dan Edgeworth yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu Negara untuk menawarkan/menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga.
Kelebihan dari offer curve yaitu masing-masing Negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga factor produksi tersebut dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya semua itu akan bermuara kepada penentuan comparative advantage dan pola perdagangan (trade pattern) suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Teori perdagangan yang baik untuk diterapkan adalah teori modern yaitu teori Offer.

Dalam perdagangan internasional tentunya ada saja faktor pendorong dan penghambat kegiatan tersebut.faktor faktor tersebut diantaranya
Faktor pendorong perdagangan internasional
1. Perbedaaan sumber daya alam
2. Perbedaan sumber daya manusia
3. Perbedaan teknologi
4. Perbedaaan selera masyarakat
5. Perbedaan biaya produksi
6. Keinginan memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negri
7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negarapun di dunia dapat hidup sendiri
Faktor penghambatan perdagangan internasional antara lain:
1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor.
2. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.
3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.
4. Muatan lokal.
5. Peraturan administrasi.
6. Peraturan antidumping.
Disamping memiliki berbagai hambatan, perdagangan internasional memiliki berbagai manfaat ,diantaranya adalah
1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri
2. Menambah devisa
3. Adanya spesialisasi produk
4. Terjadinya perluasan pasar
5. Peningkatan mutu produk
6. Meningkatkan daya saing negara didunia internasional
7. Menambah lapangan kerja
8. Mendorong kemajuan iptrek
9. Meningkatkan perahabatan atau hubungan antar negara
Implikasi perdagangan interasional terhadap suatu negara adalah terbukanya sekat negara dengan negara lain dalm hal perdagangan yang mana bisa jadi menghambat mempersulit dan bahkan mematikan pelaku usaha dalam negeeri sebagai resiko terjadinya perdagngan bebas antar suatu negara.
http://cetak.bangkapos.com
http://id.wikipedia.org
http://id.answers.yahoo.com

Ruang lingkup hukum internasional
Dewasa ini Perkembangan dunia bisnis sangat pesat dan menembus batas lintas suatu negara. Berkaitan dengan hal ini,tentunya banyak perbedaan antara tata hukum satu negara dengan negara lain yang dalam hal ini kaitannya dengan sistem yuridis (legal system). sebagai pelaku usaha yang berkiprah dalam bisnis lintas negara, seorang manajer harus mengetahui system hukum yang dianut oleh negara negara yang dijadikan sebagai tempat mereka berkiprah, bentuk profesi hukum baik secara domestik atau internasional dan hubungan hubungan hukum yang terdapat diantara negara negara yang berhubungan.Dalam dunia pemasaran, terdapat dua aspek penting dari system yuridis internasional yakni dasar dasar filosofis undang undang dan jurisdiksi undang undang.
A.Dasar dasar filosofis undang undang
Secara filosofis,system legal dibedakan menjadi tiga yakni :
1. Common law
System hukum yang didasarkan pada tradisi, preseden, dan kebiasan serta pemakaiannya dimasa silam, dan peradilan memegang peranan penting dalam menafsirkan undang undang menurut karakteristik karakteristik tersebut.
2. Code law atau civil law
System hukum yang didasarkan pada seperengkat undang undang yang sangat terperinci yang diorganisasikan menjadi sebuah kitab undang undang.
3. Theocratic law
System hukum yang didasarkan pada perintah perintah agama.
B. jurisdiksi undang undang
Cukup mengherankan, betapapun bisnis telah melampui batas suatu negara, merupakan suatu kenyataan bahwa tidak ada suatu badan internasional yang menyusun peraturan peraturan dan mengawasi pemenuhannya oleh pihak pihak yang berbeda. Dengan demikian, sebuah perusahaan bisnis dalam suatu negara hurus mematuhi peraturan peraturan hukum dinegara asal perusahaan dan negara tuan rumah yang dijadikan tempat berbisnis.Apabila dalam suatu kontrak bisnis lintas negara tidak terdapat klausula jurisdiksi atau system legal negara mana yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, maka terdapat dua alternatif untuk menyelesaikan konflik tersebut yakni:
• Menyelesaikan perselisihan dengan mengikuti peraturan undang undang dimana perjanjian tersebut dibuat.
• Mengahiri perselisihan dengan undang undang dimana kontrak tersebut harus dipenuhi.
C. Lingkungan yuridis internasional
Hukum internasional merupakan kumpulan traktat , konvensi, dan perjanjian diantara negara negara yang memiliki kekuatan hukum. Hukum internasional melibatkan hukum mutualitas, dengan dua atau lebih negara berpartisipasi dalam perancangan dalam pelaksanaan hukum atau perjanjian tersebut.sebagai contoh, IMF dan GATT merupakan batang tubuh terbatas hukum internasional yang efektif. Kedua perjanjian tersebut menentukan perilaku yang dapat diterima atu tidak dapat diterima oleh negara anggota. Efektifitas dari perjanjian tersebut terletak pada penerapan sanksi pada negara anggota yang melanggar peraturan peraturan yang disepakati dan memungkinkan negara anggota membalas tindakan dari anggota lain atau negara lain yang merugikan .
Hukum hukum asing mnempengaruhi empat bauran pemasaran produk yakni : produk, harga (price) ,tempat distribusi ( place) dan promosi (promotion).
D. Dinamika legal
Sejalan dengan waktu yang bergulir, kerap muncul undang undang baru yang tidak jarang menjadi sandungan serius bagi perusahaan yang melakukan bisnis ke negara lain. Berkaitan dengan tersebut, sebagai pemasar internasional harus mengikuti perkembangan tata hukum negara yang dituju dan mencari cari setiap celah peluang baru yang ditawarkan agar dapat diambil keuntungan atau manfaat dari adanya undang undang baru tersebut.
E. Pemberlakuan Undang undang
Dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi internasionalnya, perusahaan perlu mengetahui bagaimana undang undang asing mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka di sebuah pasar. Karena tidak cukup hanya dengan mengetahui undang undangnya saja. Disamping itu, perusahaan atau pemasar perlu pula mengetahui bagaimana undang undang tersebut diberlakukan atau diterapkan. Aspek penting pemberlakuan undang undang adalah kadar impartialisasi ( independensia ) peradilan. Apakah perusahaan asing sama kedudukannya dengan perusahaan domestik dalam hukum. Pengetahuan akan posisi ini sangat penting untuk mengetahui diskriminasi dan akan membantu dalam mengevaluasi iklim legal.
F. Isu isu hukum dalam bisnis
Undang undang nasional mempengaruhi seberapa kritis elemen elemen proses manajemen dijalankan. Undang undang nasional dapat berhubungan dengan bisnis dalam negara atau bisnis diantara negara negara. Beberapa undang undang nasional atas bisnis lokal mempengaruhi perusahaan perusahaan domestik dan asing , sebagi contoh, dalam bidang standar keselamatan dan kesehatan, praktik kepegawaian, larangan antitrust, hubungan kontraktual , praktik yang mempengaruhi lingkungan, dan hak paten serta merek dagang, disamping itu pula ada pula undang undang yang mengatur aktivitas aktivitas melewati perbatasan seperti investasi modal, repatriasi keuntungan dan bea cukai atas impor. Aktivitas dunia usaha juga diatur oleh hukum internasional seperti traktat yang mengatur pengiriman limbah berbahaya melewati perbatasan. ( Dikri, 11 november 2010 )
Henry Simamora, “Manajemen Pemasaran Internasional”, Salemba Empat, Jakarta, Jilid 1, 2000

ARTIKEL CARA MEMASUKI PASAR INTERNASIONAL
• IMPORT
”Sebanyak 4.852 Importir Dilayani National Single Window”
Jumlah importir yang dilayani melalui implementasi tahap ketiga sistem akses tunggal ekspor-impor National Single Window (NSW) melonjak. Dari sebelumnya hanya melayani 146 perusahaan importir jalur prioritas dan mitra-mitra nonprioritas, menjadi 4.852 importir.

Sesuai peluncuran implementasi tahap ketiga NSW kemarin, Ketua Tim Teknis Implementasi NSW Susi Wijoyono memaparkan jumlah pemberitahuan impor barang di Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Bandara Soekarno-Hatta pada 2008 mencapai 735.444 dokumen. Dari jumlah tersebut, yang dilayani melalui portal NSW sebanyak 469.732 (64 persen).
NSW adalah sistem yang mengintegrasikan semua proses ekspor-impor dari awal sampai selesai. Dalam penerapannya, pelaku usaha dapat menggunakan portal NSW (www.nsw.or.id) sebagai akses tunggal untuk melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan ekspor-impor.

Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menimpali dengan implementasi NSW maka pelayanan kepada eksportir dan importir akan menjadi lebih baik. Untuk itu, ia meminta seluruh instansi yang terkait dengan NSW menggenjot efisiensi dengan mengurangi keruwetan administrasi dan birokrasi.
Sumber : Artikel ini di copy paste dari CUSTOMS NETWORK (Facebook) atas Kiriman Bp. Hendri Yani Etik dari tulisan asli d: http://www.facebook.com/topic.php?uid=38654109038&topic=6505
• EKSPORT
“NSW dorong kinerja ekspor”
JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menganggap penerapan Sistem Pelayanan Elektronik Terpadu (national single window/NSW) untuk eskpor pada Desember 2008 di Pelabuhan Tanjung Priok dapat menekan biaya dan menyederhanakan prosedur ekspor-impor.
“NSW ekspor itu bagus, mekanisme di mana customer di luar sudah tahu siapa pengirimnya dan kapan kapal harus datang sehingga kapal tidak menunggu terlalu lama ketika mau masuk ke Pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan penerapan NSW impor yang berjalan sejak 2007 telah memberikan manfaat kepada para importir, meskipun hanya importir tertentu yang dianggap tidak bermasalah.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan NSW ekspor akan diujicobakan pada Juli dan mulai diterapkan pada akhir 2008 di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan besar lainnya di Indonesia.
Direktur Fasilitasi Ekspor Impor Harmen Sembiring menjelaskan NSW merupakan sistem yang menerapkan single submission document, single and synchronous processing document, dan single decision-making untuk proses penyelesaian kewajiban Kepabeanan.
Menurut dia, pelaksanaan NSW impor berjalan dengan baik, tetapi harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu secara bertahap.
Sumber : http://www.nsw.or.id/inswsite/index.php
• WARALABA
“Waralaba Sentuh Bisnis Pendidikan”
SELAIN makanan, bisnis lembaga kursus bahasa Mandarin juga 11 icnggunakan sistem bisnis waralaba (franchise). Sistem bisnis tersebut sementara ini baru menyentuh di pulau Jawa. Menurut Amir Karamoy, pengamat bisnis Franchise, perkembangan waralaba di Indonesia sangat cukup pesat.
Tumbuh sekitar 27 persen per tahun dengan total omzet Rp 80 triliun. Hingga saat ini perkembangan bisnis waralaba masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Perkembangan ke depan di luar pulau Jawa besar. "Butuh promosi tinggi, sehingga bisnis ini makin dikenal dan diminati. Misalnya melalui pameran yang sering dihelat setiap beberapa bulan, juga ada konsultasi. Ini penting demi mengerek bisnis franchise yang tangguh meski diterpa krisis," terangnya.
Salah satu lembaga kursus bahasa Mandari yang menggunakan sistem itu yakni, Franchise Wen Hau Mandarin. Lembaga ini, menawarkan kursus bahasa Mandarin berkerja dengan universitas terkemuka di Tiongkok. Bahkan, guru-gurunya juga impor dari Wen Hau Mandarin di Tiongkok.
Huan Shin, Marketing Communication Franchise Wen H" Mandarin menjelaskan, franchise ini menawarkan dua jenis kerjasama, baik franchising atau licencing, bahkan, membebaskan franchise dari biaya royalti. Semua progi.tm pendidikan telah disediakan oleh Franchise Wen Hau Mandarin sehingga mempermudah franchisee dalam menjalankan operasi bisnisnya. "Kami akan berikan layanan terbaik untuk franchise," katanya.
Meski ada ketetapan sistim pendidikan sesuai Wen Hau Mandarin di Tiongkok, tapi ada penyesuaian dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Tapi yang pasti berinvestasi bersama kita tak akan rugi. Dan siswa pun akan cepat pintar." katanya.
Franchise kursus bahasa Mandarin lain yang kini penetrasi ke Indonesia,adalah 1-tutor group dari Singapore. Lembaga ini menawarkan Speed Mandarin. "Cara cepat belajar bahasa Mandarin, mudah dan menyenangkan," kata Toni, officer franchise 1-tutor. Konsep ini, mengusung perpaduan cinema endulaimenl concept dengan metode penemuan dari Malaysia yang bisa membuat Bahasa Mandarin bisa dipelajari dengan cara cepat dan mudah diingat.
• JOINT VENTURE
PT Verena Oto Finance Tbk berencana membentuk perusahaan joint venture dengan IBJ Leasing Co., Ltd., (IBJL) Jepang. "Penyertaan yang dilakukan PT Verena Oto Finance kurang dari 20 persen ekuitas sehingga tak termasuk transaksi material. Dan tak merupakan transaksi benturan kepentingan dan afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK nomor DC.E2 dan IX.E.l," jelas Andi Hartono, Corporate Secretary PT Verena Oto Finance dalam keterbukaan publiknya di Jakarta, kemarin (1/6).
Dengan total modal di setor sebesar Rp 100 miliar, Verena Oto Finance menyertakan modal sebesar 20 miliar. Sementara IBJL menyertakan penambahan modal sebesar Rp 80 miliar atau 80 persen dari ekuitas perusahaan joint venture. Adapun nama perusahaannya adalah PT IBJ Verena Finance.
Direncanakan pembentukan perusahaan joint venture tersebut dilakukan pada Agustus 2010. Dan baru mulai beroperasi pada awal Oktober 2010. Perusahaan joint venture tersebut kegiatan usaha utamanya dalah pembiayaan dengan jumlah karyawan kurang dari 30 prang.Latar belakang pembentukan EBJ Verena Finance adalah Indonesia telah berhasil membuktikan kepada dunia tentang daya tahan ekonomi terhadap krisis keuangan dunia. Bahkan Indonesia adalah salah satu dari tiga negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. "Pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan ini membuat Indonesia menarik di mata investor dunia seperti IBJ Leasing Co., Ltd., dari Jepang/" urai Andi, (snd)
• FOREIGN DIRECT INVESTMENT
“RI untuk memudahkan properti, aturan investasi asing”
Indonesia akan memungkinkan orang asing untuk membeli properti di dalam negeri dan memiliki saham besar di perusahaan itu selesai kesehatan review aturan investasi; badan investasi countrys kata koordinasi. Ekonomi Tenggara Asias terbesar berencana untuk deregulasi industri properti dengan akhir semester pertama, memungkinkan orang asing untuk membeli rumah dan real estate komersial langsung, Gita Wirjawan, ketua Invest-
an Badan Koordinasi Indonesia, mengatakan dalam sebuah forum di Singapura pada hari Rabu. Langkah ini akan "nilai melepas," katanya.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus sisir melalui kebijakan-kebijakan untuk membuatnya lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," kata Wirjawan dalam sebuah wawancara setelah forum. "Saya optimis bahwa sekali kita dapat dilihat untuk mengambil langkah-langkah ke arah yang benar, baik dapat mencapai peningkatan IS persen dalam investasi asing selama tahun terakhir" billidW US $ 14, katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih kembali dalam pemilihan tahun lalu istilah kedua, telah berjanji untuk melipatgandakan pengeluaran di jalan, pelabuhan laut dan bandara menjadi $ 140 miliar selama lima tahun ke depan ketika ia bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,6 persen sisanya nya berakhir jangka 2014. Ia memenangkan pemilu setelah berjanji untuk menarik investasi dan menciptakan pekerjaan.

Indonesia telah selesai meninjau 200 / keputusan presiden yang dikenal sebagai daftar investasi "negatif," yang membatasi kepemilikan perusahaan di luar negeri, kata Wirjawan. Peraturan baru, yang mungkin akan dirilis secepat minggu depan, akan termasuk perubahan dalam tutup pada saham asing di industri seperti perawatan kesehatan, pendidikan, logistik dan pertanian, katanya.

"Ada semangat liberalisasi yang berkaitan dengan kesehatan dan rumah sakit, yang tertutup bagi investasi asing di masa lalu," kata kepala badan investasi dalam wawancara. Investasi asing di kesehatan akan dibatasi di 67 persen, dibandingkan 49 persen untuk industri lain, karena "ada pengakuan Indonesia membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih baik," katanya.

Sebuah rancangan peraturan investasi revisi ini dengan Presiden Yudhoyono, Wirjawan mengatakan selama forum pada iklim investasi diIndonesia. "Ini telah menjadi proses panjang jatuh tempo, dan akhirnya mendapat weve ke titik di mana semua menteri terkait setuju," katanya. "Weve semua menandatangani dan mengirimkannya ke Presiden dan menunggu yang di mejanya untuk ditandatangani."

Wirjawan juga mengatakan ia melihat ada alasan mengapa diIndonesia wont naik peringkat kredit untuk investasi kelas dalam 18 bulan ke depan. Standar Poors menaikkan rating kredit countrys berdaulat untuk tahun 12-tinggi BB dari BB-pada tanggal 12 Maret, mendorong investor seperti Cornel Bruhin di fn Clariden Leu AG Zurich untuk memprediksi upgrade lebih oleh perusahaan pemeringkat dalam beberapa bulan mendatang. Peringkat SP, yang memiliki pandangan positif, adalah dua tingkat di bawah grade investasi.

Moodys Investors Service menaikkan peringkat pada bulan September diIndonesia utang satu tingkat ke Ba2, tingkat tertinggi dalam 11 tahun. Fitch Ratings pada 25 Jan mengangkat peringkat kredit diIndonesia menjadi BB +, satu tingkat di bawah grade investasi.
• LICENCING
“CIMB Group Raih Lisensi di Kamboja”
CIMB Group mengantongi izin prinsip pendirian bank di Kamboja. Dengan izin ini, grup asal Malaysia ini semakin dekat dalam mencapai targetnya menguasai pasar keuangan dan perbankan di Asia Tenggara.
Group Chief Executive CIMB Group Datorsquo; Sri Nazir Razak, melalui siaran persnya, kemarin mengatakan, CIMB Group bertekad menjadi pemincak di sektor keuangan ASEAN. Untuk itu, dia akan menjangkau seluruh negara anggota ASEAN sebagai basis bisnis mereka."Langkah ini menegaskan posisi kita sebagai pemimpin pasar di ASEAN. Kini kami hadir di delapan dari sepuluh negara anggota ASEAN," tutur Nazir.
Nazir menambahkan, dengan izin tersebut, CIMB Group akan segera mendirikan bank penuh dengan pengusaan saham 100% di Pnom Penh Kamboja.Sesuai izin yang diterbitkan, CIMB diberikan waktu enam bulan untuk mendirikan bank. Namun, dia tidak menyebutkan berapa aset bank yang akan didirikan di negara dengan jumlah penduduk 14 juta penduduk ini."Kami gembira dengan prospek jangka panjang ekonomi Kamboja. Kami juga percaya CIMB Group bis berkontribusi dalam pengembangan perbankan domestik Kamboja dan memfasilitasi aliran perdagangan dan investasi antara Kamboja dan pasar ASEAN lainnya," pungkas Nazir.
Perdagangan internasional
perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
Teori Perdagangan Internasional
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.
Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.
Model Ricardian
Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.
] Model Heckscher-Ohlin
Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.
Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.
Faktor Spesifik
Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk
Model Gravitasi
Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.
Manfaat perdagangan internasional
Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.
• Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
• Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
• Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
• Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
Faktor pendorong
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
• Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
• Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
• Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
• Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
• Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
• Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
• Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
• Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
Peraturan/Regulasi Perdagangan Internasional
Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran diantaranegara barat untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dab WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual.
Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas dimana mereka secara ekonomis dominan, sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain (seperti India, Rusia, dan Tiongkok) menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non tarif, termasuk investasi luar negri langsung, pembelian, dan fasilitasi perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi dihubungkan dengan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai.
Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir, bagaimanapun. Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya.
Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan tarif dalam rangka memproteksi industri dalam negeri. Ini terjadi di seluruh dunia selama Depresi Besar membuat kolapsnya perdagangan dunia yang dipercaya memperdalam depresi tersebut.
Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global, dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America (FTAA) gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI (Multilateral Agreement on Invesment) juga gagal pada tahun-tahun belakangan ini.

Hambatan Perdagangan
Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.
Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain:
1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor.
2. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.
3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.
4. Muatan lokal.
5. Peraturan administrasi.
6. Peraturan antidumping.
Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.
Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.
Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.
Sumber: Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
4. Hambatan Perdagangan Internasional
Setiap negara selalu menginginkan perdagangan yang dilakukan antarnegara dapat berjalan dengan lancar. Namun, terkadang kegiatan perdagangan antarnegara juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang dapat merugikan negara-negara yang
melakukan perdagangan internasional. Berikut ini beberapa hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional.
a. Perbedaan Mata Uang Antarnegara
Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara
pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran
bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.
b . Kualitas Sumber Daya yang Rendah
Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Mengapa? Karena jika sumber daya manusia rendah,
maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.
c . Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar
Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila
membayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau
menggunakan L/C.
d . Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara
Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.
e . Terjadinya Perang
Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapatmenyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.
f . Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional
Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasiorganisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negaranegara
anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.
manfaat perdagangan internasional

a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri

b. Menambah devisa negara

c. Adanya spesialisasi produk

d. Terjadinya perluasan pasar

e. Peningkatan mutu produk

f. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional.

g. Menambah lapangan kerja

h. Mendorong kemajuan iptek

i. Meningkatan persahabatan atau hubungan antar negara.

Bila kita menghasilkan suatu produk yang bermutu tentu dunia internasional akan tertarik, artinya produk tersebut dapat diterima dunia internasional, hal ini menambah devisa negara, meningkatkan pangsa pasar dan menjadi spesialisasi atas produk tersebut.

Hambatan perdagangan internasional
Dalam perdagangan internasional sering dijumpai hambatan atau rintangan yang pada dasarnya merugikan suatu negara. Hambatan tersebut berupa :

a. Tarif

b. Kuota Impor

c. Exchange control

d. State trading operation

e. Birokrasi yang berbelit

f. Keadaan Politik dan Keamanan



http://www.crayonpedia.org
http://www.e-dukasi.net

Implikasi Perdagangan Global

Penulis: Oleh: Nina Fadilla Cholil
edisi: 03/Feb/2010 wib
yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera, terkondisikan dan merasa diperhatikan dengan adanya keputusan Indonesia untuk mengikuti perkembangan dunia internasional ini
Era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia saat ini memaksa negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk masuk dan bahkan terjerat ke dalam pusarannya. Aspek

paling penting dari globalisasi ekonomi itu sendiri adalah semakin dikuranginya sekat-sekat ekonomi antar negara, semakin menyebarnya perdagangan, finansial, dan aktivitas produksi internasional. Sebagai negara ekonomi terbuka, situasi pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal.

Proses liberalisasi tersebut dapat terjadi karena kebijakan unilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasi kerjasama perdagangan regional maupun global yang menghendaki penurunan kendala-kendala perdagangan, sehingga Indonesia harus menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan pada sektor pangan.

Liberalisasi ini terwujud dalam berbagai kebijakan, antara lain pencabutan subsidi untuk petani, privatisasi badan usaha logistik dan penurunan tarif impor produk pangan, sehingga pasokan pangan dari pasar impor pun semakin meningkat.

Hal ini memperburuk kinerja ketahanan pangan nasional dan puncaknya adalah kenaikan harga kedelai tahun 2008 yang hampir seratus persen. Kondisi ini tentu saja sangat mencekik rakyat kecil karena makanan sehari- hari mereka seperti tahu dan tempe menjadi langka atau harganya yang menjadi mahal.

Kemudian pada awal 2010 ini krisis pangan tersebut kembali disusul dengan kenaikan harga beras dan stok beras di daerah semakin menipis.

Sistem Ketahanan Pangan

Liberalisasi ekonomi membuat peranan pemerintah berkurang, perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Petani dibiarkan sendiri berkompetisi dengan produk- produk pangan dari luar negeri, bahkan subsidi untuk petani dicabut.

Pemerintah tidak memberi stimulasi terhadap petani untuk mendapat insentif keuntungan dalam meningkatkan proses produksi.

Pemerintah hanya berperan dalam pengambilan kebijakan semata yang kadang berlawanan dengan kepentingan nasional atau lebih tepatnya kepentingan rakyat dalam negeri.

Sehingga, yang terjadi di negara kita selanjutnya adalah diturunkannya atau bahkan mulai dihapuskannya hambatan- hambatan perdagangan, seperti penurunan tarif impor perdagangan komoditas termasuk juga pada perdagangan komoditas sektor pangan.

Masalah ketahanan pangan nasional negara Indonesia merupakan implikasi dari liberalisasi perdagangan global. Sebagaimanan kita ketahui, baik di negara- negara maju maupun negara berkembang, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ironisnya, meskipun negara kita memiliki hak atas pangan yang cukup, masih banyak masyarakat yang kelaparan dan kekurangan pangan. Kelaparan dan kekurangan pangan terjadi karena rapuhnya sistem ketahanan pangan (food security).

Food security adalah konsep yang digunakan dalam menganalisis kondisi pangan suatu negara. Untuk mencapainya ada empat indikator yang harus dicapai, yaitu; ketersediaan pangan, aksesbilitas pangan, kerentanan pangan dan stabilitas persediaan pangan.

Pada aspek ketersediaan pangan termasuk di dalamnya beberapa elemen yaitu produk domestik, impor, ekspor, cadangan dan transfer pangan dari negara lain. Adanya elemen ekspor-impor pada aspek ketersediaan pangan menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan nasional Indonesia tidak terlepas dari dinamika peran perdagangan internasional, khususnya perdagangan komoditas pangan.

Saat ini dengan semakin menipisnya persediaan pangan dunia yang berdampak pada kenaikan harga pangan, akan berpengaruh pada proses perdagangan komoditas pangan global yang tentunya melibatkan negara- negara berkembang.
Sejahterakan Masyarakat

Dengan semakin menipisnya ketersediaan pangan dunia dan kenaikkan harganya tersebut akan mempengaruhi ketersediaan maupun cadangan pangan nasional yang mengakibatkan adanya impor pangan dari negara lain.

Yang terjadi adalah semakin tinggi pula harga pangan domestik dan kebutuhan akan impor yang semakin meningkat yang disebabkan oleh terbatasnya persediaan pangan nasional, ditambah lagi dengan adanya tekanan liberalisasi perdagangan dimana Indonesia ikut serta dalam perjanjian ekonomi baik secara regional maupun global.
Indonesia harus mematuhi aturan- aturannya, di antaranya adalah penghapusan hambatan- hambatan perdagangan yaitu hambatan tarif maupun non- tarif. Konsekuensinya adalah diturunkannya hambatan tarif yaitu bea masuk impor pangan.
Dengan diturunkannya hambatan tarif tersebut, maka distribusi pangan impor (dari luar negeri) akan leluasa masuk ke pasar Indonesia, yang menyebabkan persediaan pangan lebih mahal dan petani Indonesia sendiri akan semakin terpuruk karena harus bersaing dengan produk pangan dari luar.

Sedangkan petani-petani tradisional tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, dengan dihapuskannya subsidi dengan dinamika harga pupuk yang melambung tinggi dan sering terjadinya gagal panen akibat sistem yang digunakan petani masih sangat minim.

Oleh karena itu, saat ini masyarakat hanya akan merasakan harga pangan yang semakin meningkat dan kesejahteraan petani sendiri akan semakin terpuruk.

Fenomena yang terjadi tersebut seharusnya menjadi introspeksi bagi pemerintah bahwa memilih untuk melakukan liberalisasi perdagangan harus diiringi dengan perbaikan dalam negeri, terutama dalam sektor ekonomi rakyat kecil.

Tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia bisa sukses melakukan sebuah liberalisasi yang menjadi “icon” arus globalisasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera, terkondisikan dan merasa diperhatikan dengan adanya keputusan Indonesia untuk mengikuti perkembangan dunia internasional ini.(*)